Memahami Pelaporan SPT Tahunan bagi Istri dengan Satu Pemberi Kerja πŸ“‘

Banyak wajib pajak masih keliru mengenai kewajiban lapor SPT bagi istri. Jika status NPWP adalah digabung dengan suami (NPWP Keluarga), maka pelaporannya menjadi satu kesatuan. Mengapa ini penting? Bagi istri yang bekerja sebagai Pegawai, PNS, TNI, POLRI, atau PPPK di satu tempat kerja, penghasilannya bersifat Final dalam SPT suami. Artinya, penghasilan tersebut tidak akan menyebabkan … Read more

🚨 Nunggak Pajak? Layanan Publik Bisa Dibatasi! 🚨

Pajak bukan cuma soal lapor & bayar.Kalau utang pajak dibiarkan, akses layanan publik tertentu bisa diblokir 😬 Lewat PER-27/PJ/2025, DJP punya dasar hukum untuk:πŸ”’ membatasi atau memblokir layanan publikπŸ“„ menekan penanggung pajak agar melunasi utangnyaπŸ”“ membuka kembali layanan setelah kewajiban dipenuhi Intinya?πŸ‘‰ Patuh pajak = urusan lancarπŸ‘‰ Nunggak pajak = risiko makin panjang Yuk, taat … Read more

PER-26/PJ/2025: Tata Cara Penyitaan & Penjualan Saham dalam Penagihan Pajak πŸ“Šβš–οΈ

Direktorat Jenderal Pajak resmi menerbitkan PER-26/PJ/2025 yang mengatur tata cara penyitaan dan penjualan saham milik Penanggung Pajak sebagai bagian dari proses penagihan pajak. Peraturan ini memberikan kejelasan prosedur mulai dari identifikasi kepemilikan saham, mekanisme penyitaan, hingga pelaksanaan penjualan saham baik di bursa efek maupun di luar bursa, dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian, transparansi, dan kepastian … Read more

Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita harus bayar pajak? πŸ€”

Ternyata sejak zaman dulu, tokoh dunia seperti James Madison sudah bilang kalau pajak itu “nyawa”-nya sebuah negara. Tanpa pajak, negara nggak punya bahan bakar buat jalanin fasilitas publik yang kita nikmati sehari-hari. Jadi, bayar pajak itu bukan cuma kewajiban, tapi bentuk kontribusi kita biar lingkungan makin maju! πŸš€ #Pajak #InfoPajak #BTSConsulting #KonsultanPajak #BelajarPajak #TaxUpdate

Udah tahu belum? Ada yang baru di 2026! Bye-bye Formulir 1721-VI, Welcome Formulir BP 21! πŸ‘‹βœ¨

Buat kamu para Freelancer, Tenaga Ahli, atau Pemberi Kerja, wajib banget geser slide sampai habis! Sekarang urusan Bukti Potong PPh 21 jadi lebih simpel lewat Formulir BP 21. Kenapa harus update? βœ… Dokumen langsung terkirim otomatis ke akun Coretax kamu. βœ… Berlaku buat yang pajaknya Final maupun Tidak Final. βœ… Aturannya makin jelas buat freelancer, … Read more

πŸ” LUPA KODE OTORISASI CORETAX? INI SOLUSINYA!

Jangan sampai lapor SPT terhambat cuma gara-gara lupa kode. Save postingan ini buat jaga-jaga! πŸ’Ύ Sebenarnya kamu bisa reset sendiri secara online, LHO. Caranya gampang:βœ… Masuk ke coretaxdjp.pajak.go.idβœ… Klik menu “Lupa Kode Otorisasi” (di bawah kolom password)βœ… Input data valid (NPWP, Email, No. HP)βœ… Verifikasi OTP yang masuk ke SMS/Emailβœ… Buat kode baru & SIMPAN … Read more

PMK 118/2025: Aturan Baru Jaminan Sosial ASN πŸ“˜πŸ“Š

Pemerintah resmi menerbitkan PMK Nomor 118 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PMK 66/PMK.02/2021 yang mengatur pengelolaan iuran, investasi, dan pelaporan keuangan program jaminan sosial bagi ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri. Aturan ini mencakup program THT, JKK, dan JKM dengan penekanan pada pengelolaan dana yang sehat, transparan, dan akuntabel. Melalui PMK ini, pengelola program diwajibkan … Read more

PMK 111/2025: Era Baru Pengawasan Pajak! πŸš€πŸ“Š

Pemerintah baru saja menerbitkan PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Aturan ini memperketat cara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memantau kewajiban perpajakan kita, mulai dari sebelum, sedang, hingga sesudah kewajiban dilaksanakan. Apa saja poin penting yang perlu kamu perhatikan? πŸ” Ruang Lingkup: Meliputi WP Terdaftar, WP Belum Terdaftar, hingga Pengawasan Wilayah. πŸ“Š … Read more

πŸ“ Pengawasan Wilayah Pajak: Bukan Sekadar Administrasi

Tahukah kamu? Pengawasan wilayah pajak bukan hanya soal data di atas kertas. Melalui pengamatan aktivitas ekonomi, wawancara, geotagging, hingga dokumentasi lapangan, DJP memastikan kepatuhan pajak berjalan sesuai ketentuan πŸ“ŠπŸ“Έ Dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala KPP, Account Representative (AR) dan pegawai DJP berperan langsung mengumpulkan data ekonomi di wilayah kerja masing-masing. Hasilnya? Mulai dari pemutakhiran … Read more