Artikel & Berita

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak (KEP-239/PJ/2026)
Pendahuluan Direktur Jenderal Pajak menetapkan KEP-239/PJ/2026 pada 8 Oktober 2026 untuk memberi keringanan atas sanksi administratif perpajakan. Keringanan itu bisa berupa pengurangan sampai penghapusan...
Keberatan Lebih Terarah, Sanksi Bisa Diringankan: Memahami PMK 71/2026
Dua kelompok Wajib Pajak paling merasakan aturan baru ini, yaitu yang sedang berkeberatan dan yang menerima sanksi administratif. Sejak 2 Oktober 2026, proses keberatan dan permohonan keringanan sanksi...
image
Perubahan Skema Pembetulan SPT di Coretax: Dari Delta ke Replace Mulai 1 Oktober 2026
Mulai 1 Oktober 2026, mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Coretax DJP mengalami perubahan penting. Skema delta yang sebelumnya digunakan kini digantikan dengan skema replace. Perubahan...
image
Pajak Transaksi Digital Luar Negeri Tertunda: Apa yang Perlu Kamu Tahu? 
Sumber Gambar: Estuda Enem, Pinterest Pernah berlangganan layanan streaming, membeli aplikasi, atau top up game dari penyedia luar negeri? Transaksi seperti itu ternyata termasuk objek PPN. Pemerintah...
image
PMK 55 Tahun 2026: SKK Berlaku 3 Tahun, Bagaimana dengan Izin Konsultan Pajak?
Sumber Ilustrasi: pinterest.com  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan penting dalam pengaturan profesi konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai...
image
Pengawasan DJP dan SP2DK: Memahami Proses Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
Memahami bagaimana DJP melakukan pengawasan, kapan SP2DK diterbitkan, serta apa yang perlu dilakukan Wajib Pajak ketika menerimanya. Sumber Ilustrasi: pinterest.com Pendahuluan Dalam sistem perpajakan...
image
Sanksi Administratif bagi Konsultan Pajak dan KKP dalam PMK 55 Tahun 2026
Sumber: Razeen Nasher/Pinterest  Konsultan Pajak tidak hanya dituntut memahami ketentuan perpajakan, tetapi juga harus menjalankan profesinya sesuai aturan yang berlaku. Hal ini termasuk memenuhi kewajiban...
Pinjaman & Garansi Afiliasi: Kapan Diakui Sah di Mata Pajak?
Latar Belakang Sejak 29 Desember 2023, tata cara penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) di Indonesia diatur secara terpadu melalui PMK Nomor 172 Tahun 2023, yang menggantikan tiga peraturan...
image
Kini Wajib Pajak Bisa Batasi Akses Data Gaji Pegawai Saat Beri Kuasa Tanda Tangan SPT Masa PPh 21/26
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja menghadirkan penyempurnaan pada sistem Coretax berupa penambahan opsi role access untuk layanan SPT Masa PPh Pasal 21/26. Pembaruan ini hadir dalam bentuk role...
image
STP Kini Dapat Diakses Melalui Coretax DJP, Wajib Pajak Perlu Lebih Aktif Memantau Akun
Sumber Ilustrasi: Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP. Salah satu perubahan yang...
BTS Consulting

it was founded in November 3th 2021 by two founding  partners having more than 20 years of experience in taxation, and tax strategies for corporations and individuals.

Services