Uncategorized

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk melanjutkan program keringanan utang melalui mekanisme crash program seiring dengan dirilisnya Peraturan Menteri Keuangan No. 11/2022. Keringanan utang diberikan untuk mempercepat penyelesaian piutang negara sekaligus meringankan debitur kecil yang terdampak pandemi Covid-19, terutama UMKM. Keringanan utang tersebut diberikan pemerintah melalui pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh penanggung utang dengan … Read more

Keputusan Menteri Keuangan No.11/KM.10/2022 mengatur tentang tentang tarif bunga sebagai dasar perhitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberitahuan imbalan bunga. #Tax#Pajak#KMK#BeritaPajak#edukasipajak

Berikut adalah Kurs Pajak yang berlaku pada tanggal 2-8 Maret 2022. #Tax#Pajak#kurs#kurspajak#edukasipajak#BeritaPajak

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menetapkan 332 kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan sebagai tujuan investasi harta bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS). Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.010/2022 (KMK-52/KMK.010/2022). Beberapa kegiatan usaha yang ada dalam KMK-52/KMK.010/2022 di antaranya, pengusahaan tenaga panas bumi, … Read more

Kalender Pajak ini ditujukan sebagai pengingat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, jangan sampai lupa batas setor/lapor nya yaa.. Jika anda membutuhkan konsultasi perpajakan, akuntansi, dan hukum, silakan hubungi web resmi kami https://btsconsulting.co.id/ BTS Consulting Your Strategic Bussines Tax Partner #pajak#beritapajak#kalenderpajak#kalenderpajak2022#ppn#pph#umkm

Berdasarkan PENG-5/PJ.09/2022 mulai tanggal 28 Februari 2022, Pukul 16.00 WIB untuk saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT untuk Jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771 resmi DITUTUP.Sehubungan dengan penutupan aplikasi e-SPT, pelaporan SPT Tahunan (baik SPT normal maupun pembetulan) secara elektronik dapat dilakukan melalui:Aplikasi e-Form atau e-Filing yang dapat diakses dengan mengklik menu … Read more

Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) 9/2022 yang merupakan perubahan kedua atas PP 51/2008. Pada bagian pertimbangan dari PP 9/2022 berbunyi bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga agar iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai PPh atas … Read more