Admin Dua kelompok Wajib Pajak paling merasakan aturan baru ini, yaitu yang sedang berkeberatan dan yang menerima sanksi administratif. Sejak 2 Oktober 2026, proses keberatan dan permohonan keringanan sanksi pajak berjalan dengan aturan yang diperbarui. Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, yang merevisi PMK Nomor 118 Tahun 2024 mengenai tata … Read more
Mulai 1 Oktober 2026, mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Coretax DJP mengalami perubahan penting. Skema delta yang sebelumnya digunakan kini digantikan dengan skema replace. Perubahan ini salah satunya ditujukan untuk mengatasi persoalan “kurang bayar semu” yang dapat muncul ketika wajib pajak melakukan pembetulan SPT. Sumber Ilustrasi: pinterest.com Perubahan tersebut diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal … Read more
Sumber Gambar: Estuda Enem, Pinterest Pernah berlangganan layanan streaming, membeli aplikasi, atau top up game dari penyedia luar negeri? Transaksi seperti itu ternyata termasuk objek PPN. Pemerintah pun menyiapkan sistem baru agar pemungutannya lebih merata, tetapi sistem itu belum berjalan penuh. Lalu, apa sebenarnya yang sedang disiapkan, dan kenapa penerapannya tertunda? Untuk memahaminya, kita mulai … Read more
Sumber Ilustrasi: pinterest.com Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan penting dalam pengaturan profesi konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian adalah pengaturan mengenai Surat Keterangan Kompetensi (SKK) serta perubahan mekanisme terkait Izin Konsultan Pajak. Di tengah perubahan tersebut, muncul … Read more
Memahami bagaimana DJP melakukan pengawasan, kapan SP2DK diterbitkan, serta apa yang perlu dilakukan Wajib Pajak ketika menerimanya. Sumber Ilustrasi: pinterest.com Pendahuluan Dalam sistem perpajakan Indonesia, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menjalankan sendiri berbagai kewajiban perpajakannya melalui self-assessment system. Wajib Pajak pada dasarnya bertanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang … Read more
Sumber: Razeen Nasher/Pinterest Konsultan Pajak tidak hanya dituntut memahami ketentuan perpajakan, tetapi juga harus menjalankan profesinya sesuai aturan yang berlaku. Hal ini termasuk memenuhi kewajiban administratif dan menghindari tindakan yang dilarang dalam menjalankan jasa kepada klien. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang … Read more
Latar Belakang Sejak 29 Desember 2023, tata cara penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) di Indonesia diatur secara terpadu melalui PMK Nomor 172 Tahun 2023, yang menggantikan tiga peraturan sebelumnya sekaligus merupakan langkah pembaruan kerangka regulasi transfer pricing dengan menggabungkan PMK 213/2016, PMK 49/2019, dan PMK 22/2020 menjadi satu panduan yang terpadu. Salah satu … Read more
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja menghadirkan penyempurnaan pada sistem Coretax berupa penambahan opsi role access untuk layanan SPT Masa PPh Pasal 21/26. Pembaruan ini hadir dalam bentuk role baru bernama Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk), yang memungkinkan Wajib Pajak mengatur cakupan akses pihak yang diberi kuasa secara lebih spesifik. Selama ini, … Read more
Sumber Ilustrasi: Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP. Salah satu perubahan yang perlu menjadi perhatian Wajib Pajak adalah tersedianya dokumen Surat Tagihan Pajak (STP) secara elektronik. Dengan adanya mekanisme ini, Wajib Pajak tidak cukup hanya mengandalkan dokumen fisik atau menunggu informasi secara manual. Pemantauan … Read more
Syarat Mendirikan Kantor Konsultan Pajak Berdasarkan PMK 55/2026 Sumber Ilustrasi: Magnifig (Formerly Freepik) Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Beleid yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Juli 2026 dan diundangkan pada 24 Agustus 2026 ini menggantikan PMK 111/PMK.03/2014 … Read more