Sumber Gambar: Pinterest GoCommercially
Bagi masyarakat awam, istilah “bebas PPN” sering dianggap seragam maknanya. Padahal, dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat setidaknya empat jenis fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang secara nominal sama-sama membuat PPN terutang menjadi nol rupiah, namun memiliki dasar hukum, filosofi, dan konsekuensi yang berbeda satu sama lain. Keempat fasilitas tersebut adalah PPN dengan tarif 0%, fasilitas tidak dikenakan PPN, fasilitas PPN dibebaskan, dan fasilitas PPN tidak dipungut.
Perbedaan di antara keempatnya bukan sekadar persoalan istilah. Bagi pelaku usaha maupun praktisi pajak, memahami perbedaan ini penting karena masing-masing fasilitas membawa konsekuensi berbeda terhadap status pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan, yang tidak kalah krusial, terhadap hak pengkreditan Pajak Masukan. Kekeliruan dalam mengidentifikasi jenis fasilitas yang berlaku dapat berujung pada kesalahan administrasi perpajakan, termasuk pengkreditan Pajak Masukan yang seharusnya tidak diperbolehkan.
Artikel ini akan menguraikan satu per satu keempat fasilitas tersebut, lengkap dengan dasar hukum dan implikasinya, agar pembaca dapat membedakannya secara lebih utuh.
Fasilitas Tarif PPN 0%
Fasilitas pertama adalah pengenaan tarif PPN sebesar 0%, yang secara khusus diperuntukkan bagi kegiatan ekspor. Ketentuan ini mencakup ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, maupun ekspor Jasa Kena Pajak (JKP), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN.
Penerapan tarif 0% ini sejalan dengan karakter PPN sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Oleh karena barang atau jasa yang diekspor pada dasarnya dikonsumsi di luar daerah pabean, secara prinsip transaksi tersebut memang tidak semestinya dikenakan PPN Indonesia. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa pengenaan tarif 0% ini tidak sama dengan pembebasan PPN. Transaksi ekspor tetap dianggap sebagai penyerahan yang terutang PPN, hanya saja tarifnya ditetapkan sebesar nol persen.
Konsekuensi dari status ini cukup menguntungkan bagi pelaku usaha berorientasi ekspor: karena transaksinya tetap dikategorikan sebagai penyerahan kena pajak, Pajak Masukan yang telah dibayarkan atas perolehan barang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekspor tersebut tetap dapat dikreditkan.
Fasilitas Tidak Dikenakan PPN
Berbeda dengan fasilitas tarif 0%, fasilitas tidak dikenakan PPN berlaku atas penyerahan barang dan jasa yang memang sejak awal tidak termasuk dalam objek PPN. Dengan kata lain, bukan merupakan bentuk pembebasan atau keringanan, melainkan barang dan jasa tersebut memang berada di luar cakupan sistem PPN itu sendiri. Jenis barang dan jasa yang dikecualikan ini diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN.
Ketentuan ini menganut pendekatan negative list, artinya undang-undang hanya mencantumkan daftar barang dan jasa yang dikecualikan dari objek PPN. Konsekuensinya, segala jenis barang dan jasa yang tidak tercantum dalam Pasal 4A akan secara otomatis dianggap sebagai objek PPN.
Implikasi dari fasilitas ini terhadap pelaku usaha cukup signifikan. Pengusaha yang kegiatan usahanya semata-mata berupa penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, Pajak Masukan atas perolehan barang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan tersebut tidak dapat dikreditkan sama sekali.
Fasilitas PPN Dibebaskan
Fasilitas ketiga adalah pembebasan PPN, yang diberikan untuk kegiatan usaha tertentu maupun penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu yang dinilai memerlukan perlakuan khusus. Dasar hukum fasilitas ini adalah Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN, yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk memberikan pembebasan atas:
- kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean;
- penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu;
- impor BKP tertentu;
- pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan
- pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Ketentuan teknis mengenai fasilitas ini lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang mengatur barang strategis, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Aspek yang perlu dicermati dari fasilitas ini adalah konsekuensinya terhadap Pajak Masukan. Karena sifatnya membebaskan penyerahan dari pengenaan PPN, tidak terdapat Pajak Keluaran atas transaksi tersebut. Sebagai akibatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang memperoleh fasilitas pembebasan ini tidak dapat dikreditkan.
Fasilitas PPN Tidak Dipungut
Fasilitas keempat, yakni PPN tidak dipungut, memiliki dasar hukum yang sama dengan fasilitas pembebasan, yaitu Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN, dan juga diberikan untuk kegiatan usaha tertentu maupun penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu. Ketentuan teknisnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
Meskipun memiliki dasar hukum dan tujuan yang serupa dengan fasilitas pembebasan, terdapat perbedaan mendasar yang membedakan keduanya, yakni pada perlakuan terhadap Pajak Masukan. Berbeda dengan fasilitas dibebaskan yang meniadakan hak pengkreditan Pajak Masukan, fasilitas tidak dipungut justru tetap memberikan hak kepada pengusaha untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan perolehan BKP dan/atau JKP dalam rangka kegiatan yang memperoleh fasilitas tersebut.
Penutup
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keempat fasilitas PPN tersebut, tarif 0%, tidak dikenakan, dibebaskan, dan tidak dipungut—memang sama-sama berujung pada tidak adanya PPN yang harus dibayar oleh konsumen akhir maupun pihak yang bertransaksi. Namun, persamaan pada sisi nominal ini tidak mencerminkan persamaan pada sisi substansi hukumnya.
Dua hal mendasar yang membedakan keempat fasilitas ini adalah, pertama, apakah transaksi tersebut termasuk objek PPN atau tidak, dan kedua, apakah Pajak Masukan yang terkait dengan perolehan barang atau jasa tersebut dapat dikreditkan atau tidak. Fasilitas tarif 0% dan tidak dipungut memungkinkan pengkreditan Pajak Masukan, sementara fasilitas tidak dikenakan dan dibebaskan justru menutup hak tersebut.
Pemahaman yang tepat atas perbedaan ini menjadi krusial, khususnya bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor ekspor maupun yang beroperasi di kawasan-kawasan dengan perlakuan PPN khusus, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaporan maupun pengkreditan Pajak Masukan yang dapat berujung pada risiko perpajakan di kemudian hari.
Referensi
- DDTC News. Memahami Fasilitas PPN di Indonesia. Diakses melalui news.ddtc.co.id.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000.