Profesi Konsultan Pajak di Indonesia memasuki babak baru setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Sumber Ilustrasi: pinterest.com
Peraturan ini mulai berlaku pada 24 Agustus 2026 dan sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya mengenai Konsultan Pajak, yaitu PMK Nomor 111/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022.
Kehadiran PMK 55/2026 tidak sekadar mengubah persyaratan administratif untuk menjadi Konsultan Pajak. Regulasi ini membangun kerangka baru yang menempatkan izin, kompetensi, pengalaman, integritas, dan pengembangan profesional berkelanjutan sebagai bagian penting dari praktik Konsultan Pajak. Bagi calon Konsultan Pajak maupun mereka yang sudah menjalankan profesi ini, memahami perubahan tersebut menjadi penting agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru.
Tiga Tingkat Izin Konsultan Pajak
Salah satu perubahan yang paling terlihat dalam PMK 55/2026 adalah pengaturan kembali klasifikasi Izin Konsultan Pajak.
Pasal 3 menegaskan bahwa setiap orang yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak wajib memiliki Izin Konsultan Pajak. Selanjutnya, Pasal 4 membagi izin tersebut ke dalam tiga tingkat, yaitu Tingkat A, Tingkat B, dan Tingkat C.
1. Izin Tingkat A
Konsultan Pajak dengan izin Tingkat A dapat memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi. Namun, terdapat pengecualian bagi orang pribadi yang berdomisili di negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.
2. Izin Tingkat B
Cakupan Tingkat B lebih luas. Konsultan Pajak dapat memberikan jasa kepada orang pribadi dan badan. Meski demikian, izin ini belum mencakup seluruh kategori Wajib Pajak. Beberapa pengecualian mencakup badan dengan penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap (BUT), serta orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara yang memiliki P3B dengan Indonesia.
3. Izin Tingkat C
Tingkat C merupakan klasifikasi dengan cakupan paling luas. Pemegang izin ini dapat memberikan jasa perpajakan kepada seluruh Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Dengan demikian, klasifikasi izin tidak hanya berfungsi sebagai tingkatan administratif. Klasifikasi tersebut berkaitan langsung dengan cakupan Wajib Pajak yang dapat dilayani oleh Konsultan Pajak.
Persyaratan Menjadi Konsultan Pajak Semakin Komprehensif
PMK 55/2026 juga menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi seseorang sebelum memperoleh Izin Konsultan Pajak.
Berdasarkan Pasal 5, permohonan izin dilakukan secara elektronik kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal. Pemohon juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, kompetensi, pendidikan, pengalaman, status pekerjaan, serta integritas.
Secara garis besar, persyaratan tersebut meliputi:
- Warga Negara Indonesia;
- memiliki kompetensi di bidang perpajakan;
- lulus ujian profesi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
- memiliki pendidikan paling rendah sarjana/strata 1 atau setara;
- memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan sesuai klasifikasi izin yang dimohonkan;
- memiliki NPWP;
- tidak berstatus sebagai pegawai, karyawan, atau pejabat pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun BUMN/BUMD;
- tidak pernah dipidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- tidak pernah dikenai sanksi pencabutan Izin Konsultan Pajak;
- tidak berada di bawah pengampuan; serta
- memenuhi ketentuan terkait hubungan kekerabatan tertentu dan persyaratan khusus bagi pihak yang memiliki riwayat sebagai pegawai Kementerian Keuangan.
Khusus untuk pengalaman kerja, ketentuan PMK 55/2026 mengaitkannya dengan klasifikasi izin yang diajukan. Pengalaman tersebut juga harus dibuktikan melalui surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani pihak yang berwenang dan Konsultan Pajak yang bertindak sebagai penyelia.
Hal ini menunjukkan bahwa proses menuju profesi Konsultan Pajak tidak lagi hanya berfokus pada kelulusan pendidikan atau sertifikasi, tetapi juga memperhatikan pengalaman praktis dan aspek integritas calon profesional.
SKK dan Ujian Profesi: Dua Hal yang Perlu Dibedakan
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memahami PMK 55/2026 adalah perubahan mekanisme pembuktian kompetensi. Regulasi ini mengenal Surat Keterangan Kompetensi (SKK) sebagai dokumen yang menerangkan bahwa seseorang memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Mekanisme uji kompetensi untuk memperoleh SKK diatur tersendiri dalam PMK 55/2026.
Di sisi lain, terdapat pula ujian profesi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak. Kelulusan ujian profesi tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Konsultan Pajak. Dengan kata lain, SKK dan ujian profesi bukan merupakan istilah yang dapat dipertukarkan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam kerangka baru pengembangan profesi Konsultan Pajak.
Bagaimana dengan sertifikat Konsultan Pajak yang sudah ada?
PMK 55/2026 memberikan ketentuan transisi bagi sertifikat Konsultan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan aturan sebelumnya.
Sertifikat yang telah diterbitkan berdasarkan PMK 111/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 175/2022 dapat diperlakukan sebagai SKK untuk jangka waktu paling lama dua tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan. Dokumen tersebut juga dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan permohonan Izin Konsultan Pajak sampai Asosiasi Konsultan Pajak menyelenggarakan ujian profesi.
Sementara itu, penyelenggaraan sertifikasi berdasarkan ketentuan lama masih dapat dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2026. Ujian profesi Konsultan Pajak oleh Asosiasi juga harus mulai diselenggarakan paling lambat pada tanggal tersebut. Ketentuan transisi ini menjadi penting bagi Konsultan Pajak dan calon Konsultan Pajak yang sedang berada dalam proses memperoleh atau menyesuaikan izin.
Pengalaman Kerja Menjadi Bagian Penting dari Klasifikasi Izin
PMK 55/2026 juga menghubungkan pengalaman kerja dengan tingkat izin yang diajukan.
Untuk memperoleh Izin Tingkat B, pemohon perlu memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan sekurang-kurangnya satu tahun, yang dihitung secara akumulatif dalam tiga tahun terakhir. Sementara untuk Izin Tingkat C, pengalaman yang dipersyaratkan adalah sekurang-kurangnya dua tahun dalam periode yang ditentukan regulasi.
Persyaratan pengalaman ini memperlihatkan adanya pendekatan yang lebih berbasis pada kesiapan praktis. Dengan kata lain, peningkatan cakupan layanan tidak hanya dikaitkan dengan kompetensi formal, tetapi juga dengan pengalaman profesional yang relevan.
Kewajiban Profesional Tidak Berhenti Setelah Mendapatkan Izin
Perubahan dalam PMK 55/2026 tidak berhenti pada tahap memperoleh izin.
Konsultan Pajak juga berada dalam kerangka pembinaan dan pengawasan yang lebih terstruktur. Regulasi mengatur keberadaan Kode Etik dan Standar Praktik, Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), serta sejumlah kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh Konsultan Pajak. Asosiasi Konsultan Pajak sendiri harus memiliki program PPL, Kode Etik, Standar Praktik, serta sistem informasi yang mendukung pengelolaan data anggota dan kepatuhan anggota.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa memperoleh izin merupakan awal dari tanggung jawab profesional, bukan akhir dari proses pembuktian kompetensi. Konsultan Pajak perlu terus menjaga kompetensi, mengikuti perkembangan regulasi, memenuhi kewajiban profesi, serta memberikan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagaimana Hubungannya dengan PMK 44/2026?
PMK 55/2026 juga perlu dilihat bersama dengan PMK Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya. PMK 44/2026 telah berlaku sejak 6 Juli 2026. Salah satu ketentuannya menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat menunjuk kuasa melalui Surat Kuasa Khusus, termasuk Konsultan Pajak sebagai salah satu pihak yang dapat ditunjuk.
Untuk Konsultan Pajak, kompetensi teknis dalam konteks pelaksanaan sebagai kuasa dibuktikan melalui Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku, sedangkan pihak lain menggunakan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Keduanya juga harus terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Karena itu, PMK 44/2026 dan PMK 55/2026 dapat dilihat sebagai dua regulasi yang saling melengkapi: PMK 55/2026 mengatur profesi dan perizinan Konsultan Pajak, sedangkan PMK 44/2026 mengatur aspek penunjukan dan pelaksanaan fungsi sebagai kuasa Wajib Pajak.
Pengawasan dan Sanksi
Peningkatan standar profesi juga diikuti dengan mekanisme pengawasan.
PMK 55/2026 memberikan kewenangan kepada Menteri untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan terhadap Konsultan Pajak. Dalam pelaksanaannya, Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik, dan Standar Praktik. Pemeriksaan dapat dilakukan secara reguler berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan maupun secara khusus ketika terdapat informasi mengenai dugaan pelanggaran.
Apabila ditemukan ketidakpatuhan, terdapat mekanisme berupa perintah untuk memenuhi kewajiban tertentu dan/atau pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan. Untuk Konsultan Pajak, sanksi administratif antara lain dapat berupa pembekuan dan pencabutan Izin Konsultan Pajak. Regulasi juga membuka kemungkinan pemberian sanksi administratif tertentu tidak harus selalu dilakukan secara berurutan, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.
Apa yang Perlu Dipersiapkan Konsultan Pajak?
Bagi praktisi yang sudah menjalankan profesi maupun calon Konsultan Pajak, perubahan ini sebaiknya tidak dilihat semata-mata sebagai tambahan persyaratan administratif.
Ada beberapa hal yang perlu mulai diperhatikan:
a. Pertama, pastikan status izin dan klasifikasinya, cakupan jasa harus sesuai dengan tingkat izin yang dimiliki.
b. Kedua, dokumentasikan pengalaman kerja dengan baik, dokumen pengalaman menjadi bagian dari proses pembuktian ketika mengajukan izin atau peningkatan klasifikasi.
c. Ketiga, perhatikan perkembangan SKK dan ujian profesi, masa transisi yang diberikan PMK 55/2026 memiliki batas waktu sehingga calon Konsultan Pajak perlu mengikuti perkembangan implementasinya.
d. Keempat, jangan mengabaikan kewajiban pengembangan profesional, perubahan regulasi perpajakan berlangsung cepat. PPL dan pembaruan kompetensi menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas jasa.
e. Kelima, pahami Kode Etik dan Standar Praktik, profesionalisme Konsultan Pajak tidak hanya dinilai dari kemampuan teknis, tetapi juga dari bagaimana jasa diberikan kepada klien secara independen dan berintegritas.
Kesimpulan
PMK 55 Tahun 2026 membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap tata kelola profesi Konsultan Pajak di Indonesia.
Melalui pembagian Izin Tingkat A, B, dan C, pemerintah memberikan batas cakupan layanan yang lebih jelas. Di saat yang sama, persyaratan pendidikan, kompetensi, pengalaman, integritas, serta mekanisme pengawasan diperkuat. Kehadiran SKK dan pengaturan ujian profesi juga menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem yang lebih menekankan kompetensi profesional, bukan sekadar kepemilikan sertifikat.
Bagi Konsultan Pajak yang telah berpraktik, masa transisi menjadi periode penting untuk memastikan seluruh persyaratan dan administrasi telah disesuaikan. Sementara bagi calon Konsultan Pajak, memahami struktur baru ini sejak awal dapat membantu mempersiapkan jalur pendidikan, kompetensi, pengalaman, dan perizinan secara lebih terarah. Pada akhirnya, tujuan utama perubahan regulasi ini bukan sekadar memperketat akses terhadap profesi, tetapi membangun ekosistem Konsultan Pajak yang lebih kompeten, berintegritas, profesional, dan mampu memberikan layanan perpajakan yang semakin dapat dipercaya.
Referensi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-55-tahun-2026 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan.
https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-44-tahun-2026 - Pajakku “PMK 55/2026: Aturan Baru Konsultan Pajak & Kuasa Wajib Pajak”.
https://pajakku.com/artikel/pmk-552026-aturan-baru-konsultan-pajak-kuasa-wajib-pajak - Pajakku “Perubahan Aturan Konsultan Pajak PMK 55/2026 vs PMK 175/2022”.
https://pajakku.com/artikel/perubahan-aturan-konsultan-pajak-pmk-552026-vs-pmk-1752022 - Pajakku “Syarat Izin Konsultan Pajak Terbaru Berdasarkan PMK 55/2026”.
https://pajakku.com/artikel/syarat-izin-konsultan-pajak-terbaru-berdasarkan-pmk-552026