Uncategorized

Sumber Ilustrasi: pinterest.com  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan penting dalam pengaturan profesi konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian adalah pengaturan mengenai Surat Keterangan Kompetensi (SKK) serta perubahan mekanisme terkait Izin Konsultan Pajak. Di tengah perubahan tersebut, muncul … Read more

Memahami bagaimana DJP melakukan pengawasan, kapan SP2DK diterbitkan, serta apa yang perlu dilakukan Wajib Pajak ketika menerimanya. Sumber Ilustrasi: pinterest.com Pendahuluan Dalam sistem perpajakan Indonesia, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menjalankan sendiri berbagai kewajiban perpajakannya melalui self-assessment system. Wajib Pajak pada dasarnya bertanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang … Read more

Sumber: Razeen Nasher/Pinterest  Konsultan Pajak tidak hanya dituntut memahami ketentuan perpajakan, tetapi juga harus menjalankan profesinya sesuai aturan yang berlaku. Hal ini termasuk memenuhi kewajiban administratif dan menghindari tindakan yang dilarang dalam menjalankan jasa kepada klien. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang … Read more

Latar Belakang Sejak 29 Desember 2023, tata cara penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) di Indonesia diatur secara terpadu melalui PMK Nomor 172 Tahun 2023, yang menggantikan tiga peraturan sebelumnya sekaligus merupakan langkah pembaruan kerangka regulasi transfer pricing dengan menggabungkan PMK 213/2016, PMK 49/2019, dan PMK 22/2020 menjadi satu panduan yang terpadu. Salah satu … Read more

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja menghadirkan penyempurnaan pada sistem Coretax berupa penambahan opsi role access untuk layanan SPT Masa PPh Pasal 21/26. Pembaruan ini hadir dalam bentuk role baru bernama Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk), yang memungkinkan Wajib Pajak mengatur cakupan akses pihak yang diberi kuasa secara lebih spesifik. Selama ini, … Read more

Sumber Ilustrasi: Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP. Salah satu perubahan yang perlu menjadi perhatian Wajib Pajak adalah tersedianya dokumen Surat Tagihan Pajak (STP) secara elektronik. Dengan adanya mekanisme ini, Wajib Pajak tidak cukup hanya mengandalkan dokumen fisik atau menunggu informasi secara manual. Pemantauan … Read more

Syarat Mendirikan Kantor Konsultan Pajak Berdasarkan PMK 55/2026   Sumber Ilustrasi: Magnifig (Formerly Freepik) Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Beleid yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Juli 2026 dan diundangkan pada 24 Agustus 2026 ini menggantikan PMK 111/PMK.03/2014 … Read more

Profesi Konsultan Pajak di Indonesia memasuki babak baru setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Sumber Ilustrasi: pinterest.com Peraturan ini mulai berlaku pada 24 Agustus 2026 dan sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya mengenai Konsultan Pajak, yaitu PMK Nomor 111/PMK.03/2014 sebagaimana … Read more

Sumber: Pinterest by Marketivate Rencana pemerintah menempatkan pengemudi ojek online (ojol) dalam kategori usaha mikro kembali memunculkan pertanyaan mengenai kewajiban perpajakan. Perubahan status tersebut sering kali dipahami sebagai tanda bahwa pengemudi ojol akan mulai dikenai pajak. Padahal, status sebagai pelaku usaha mikro tidak dengan sendirinya menciptakan kewajiban PPh baru. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah … Read more

Sumber Gambar: Pinterest GoCommercially Bagi masyarakat awam, istilah “bebas PPN” sering dianggap seragam maknanya. Padahal, dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat setidaknya empat jenis fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang secara nominal sama-sama membuat PPN terutang menjadi nol rupiah, namun memiliki dasar hukum, filosofi, dan konsekuensi yang berbeda satu sama lain. Keempat fasilitas tersebut adalah PPN … Read more