Terlanjur Salah Bayar Pajak? Begini Jalan Keluarnya Tanpa Setor Ulang

Sumber Ilustrasi: Pinterest (diunggah oleh Ra) Bayangkan seorang wajib pajak yang baru sadar, setelah transaksi selesai, bahwa ia keliru memilih kode jenis setoran saat membayar pajak. Situasi seperti ini bukan hal langka, dan reaksi pertama yang sering muncul adalah anggapan bahwa pembayaran harus diulang dari nol. Padahal, DJP telah menyediakan jalur penyelesaian resmi untuk kasus … Read more

PMK 52 Tahun 2026: Pemerintah Hadirkan Skema Khusus untuk Impor dan Ekspor Sementara Returnable Package 

Kemasan yang digunakan berulang kali dalam kegiatan perdagangan internasional kini memperoleh kepastian hukum melalui pengaturan khusus mengenai impor dan ekspor sementara. sumber ilustrasi: https://www.prieds.com Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2026 tentang Tata Cara Impor Sementara dan Ekspor Sementara atas Returnable Package sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang … Read more

Pemotongan vs Pemungutan Pajak

Sumber: Pinterest (diunggah oleh akun Cresn Airs) Dalam sistem perpajakan Indonesia, istilah pemotongan dan pemungutan pajak kerap dianggap sebagai dua hal yang sama. Padahal, keduanya merupakan bagian dari mekanisme withholding tax yang cara kerjanya berbeda. Keduanya sama-sama bertujuan memastikan penerimaan negara, tetapi mekanisme dan pihak yang bertanggung jawab dari masing-masing istilah sebenarnya tidak sama. Bagi … Read more

PER-8/PJ/2026: Memahami Perubahan Ketentuan Pembayaran Pajak dalam Coretax DJP 

sumber ilustrasi: fokus.co.id Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax DJP. Sebagai bagian dari upaya tersebut, DJP menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Pembayaran dan Penyetoran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP). Peraturan … Read more

Omzet Marketplace Tembus Rp500 Juta? Jangan Lupa Sampaikan Surat Pernyataan agar Terhindar dari Pemungutan Pajak yang Terlambat

sumber ilustrasi : unternehmer.de Pemerintah terus memperkuat pengawasan perpajakan pada transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Salah satu ketentuan terbaru yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha yang berjualan di marketplace adalah kewajiban menyampaikan surat pernyataan ketika omzet dalam tahun berjalan telah melebihi Rp500 juta. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 … Read more

📊 Pajak untuk Keadilan dan Pertumbuhan

“A well-designed tax system can reduce inequality while promoting economic growth.” — Joseph Stiglitz Pajak bukan sekadar kewajiban. Lebih dari itu, pajak adalah instrumen penting untuk menciptakan keadilan ekonomi. Ketika sistem perpajakan dirancang dengan baik, pajak mampu mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. ✨ Pajak kuat, ekonomi tumbuh, kesejahteraan merata. #BTSConsulting #JosephStiglitz #TaxUpdate … Read more

📑 Daftar Debitur NPL dalam SPT Tahunan PPh Badan

Dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, terdapat lampiran yang memuat Daftar Debitur Non-Performing Loan (NPL). Lampiran ini digunakan untuk melaporkan debitur dengan kredit bermasalah, seperti kredit yang masuk kategori kurang lancar, diragukan, atau macet. Daftar debitur NPL penting untuk memastikan bahwa pengakuan penghasilan bunga dari kredit bermasalah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui … Read more

Bagaimana apabila kuitansi tanpa faktur pajak?🤔

Jawabannya sederhana: Kuitansi bukanlah Faktur Pajak.Meskipun kuitansi adalah bukti sah pembayaran, namun dalam dunia perpajakan, hanya Faktur Pajak resmi yang diakui sebagai bukti pemungutan PPN yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pastikan setiap transaksi bisnis Anda dilengkapi dengan Faktur Pajak yang diterbitkan melalui sistem e-Faktur agar cash flow pajak perusahaan tetap aman! 💡 … Read more

📌Potongan pajak THR yang terlihat lebih besar bukan pajak tambahan.Hal tersebut hanya akibat kenaikan penghasilan dalam bulan tersebut sehingga tarif TER yang digunakan lebih tinggi.

Pada akhirnya, total pajak setahun tetap dihitung ulang secara tahunan sesuai tarif progresif yang berlaku. 💡 Jadi tidak perlu khawatir jika potongan pajak terlihat lebih besar saat menerima THR. Total pajak setahun tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. #Pajak #PPh21 #THR #PajakKita

🎓 Kabar Baik untuk Peserta Magang Lulusan Perguruan Tinggi!

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi peserta program pemagangan. Artinya apa? 👇💰 Penghasilan dari program magang tetap dihitung pajaknya,✨ tapi pajaknya dibayar oleh pemerintah, bukan oleh peserta magang. Tujuannya jelas:✔️ Mendukung peningkatan kompetensi lulusan✔️ Membantu transisi dari kampus ke dunia kerja✔️ Memberikan manfaat … Read more