Syarat Mendirikan Kantor Konsultan Pajak Berdasarkan PMK 55/2026 Sumber Ilustrasi: Magnifig (Formerly Freepik) Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Beleid yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Juli 2026 dan diundangkan pada 24 Agustus 2026 ini menggantikan PMK 111/PMK.03/2014 … Read more
Profesi Konsultan Pajak di Indonesia memasuki babak baru setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Sumber Ilustrasi: pinterest.com Peraturan ini mulai berlaku pada 24 Agustus 2026 dan sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya mengenai Konsultan Pajak, yaitu PMK Nomor 111/PMK.03/2014 sebagaimana … Read more
Sumber: Pinterest by Marketivate Rencana pemerintah menempatkan pengemudi ojek online (ojol) dalam kategori usaha mikro kembali memunculkan pertanyaan mengenai kewajiban perpajakan. Perubahan status tersebut sering kali dipahami sebagai tanda bahwa pengemudi ojol akan mulai dikenai pajak. Padahal, status sebagai pelaku usaha mikro tidak dengan sendirinya menciptakan kewajiban PPh baru. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah … Read more
Sumber Gambar: Pinterest GoCommercially Bagi masyarakat awam, istilah “bebas PPN” sering dianggap seragam maknanya. Padahal, dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat setidaknya empat jenis fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang secara nominal sama-sama membuat PPN terutang menjadi nol rupiah, namun memiliki dasar hukum, filosofi, dan konsekuensi yang berbeda satu sama lain. Keempat fasilitas tersebut adalah PPN … Read more
Bagi Wajib Pajak, pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban keagamaan. Dalam kondisi tertentu, pembayaran tersebut juga dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan mengenai hal ini bukan merupakan kebijakan baru pada tahun 2026. Namun, terdapat pembaruan penting mengenai badan atau lembaga yang … Read more
Memahami fungsi Deposit Pajak, mekanisme penggunaannya, dan hal yang perlu diperhatikan Wajib PajakImplementasi Coretax DJP membawa sejumlah perubahan dalam administrasi perpajakan, termasuk dalam hal pembayaran dan penyetoran pajak. Salah satu fitur yang semakin dikenal oleh Wajib Pajak adalah Deposit Pajak. Sekilas, Deposit Pajak mungkin terlihat seperti mekanisme pembayaran biasa. Namun, terdapat perbedaan penting yang perlu … Read more
Pendahuluan Bisnis jual beli emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan, merupakan salah satu sektor usaha yang terus diminati masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai instrumen investasi yang relatif stabil, emas juga menjadi komoditas dengan perputaran transaksi yang tinggi. Namun demikian, di balik potensi bisnis yang menjanjikan tersebut, terdapat rezim perpajakan khusus yang perlu dipahami secara … Read more
Sumber foto: Nataliya Vaitkevich dari Pexels Jika kamu punya NPWP tapi belum dipakai selama lama, apakah masih aktif statusnya? Pertanyaan ini penting untuk dipahami, terutama karena sistem Coretax telah mulai berlaku dan mengubah beberapa istilah serta aturan yang sebelumnya berlaku. Istilah yang Sudah Berganti Nama Istilah yang sebelumnya dikenal sebagai “WP Non-Efektif (NE)” kini secara … Read more
Sumber Ilustrasi: Pinterest (diunggah oleh Ra) Bayangkan seorang wajib pajak yang baru sadar, setelah transaksi selesai, bahwa ia keliru memilih kode jenis setoran saat membayar pajak. Situasi seperti ini bukan hal langka, dan reaksi pertama yang sering muncul adalah anggapan bahwa pembayaran harus diulang dari nol. Padahal, DJP telah menyediakan jalur penyelesaian resmi untuk kasus … Read more
Kemasan yang digunakan berulang kali dalam kegiatan perdagangan internasional kini memperoleh kepastian hukum melalui pengaturan khusus mengenai impor dan ekspor sementara. sumber ilustrasi: https://www.prieds.com Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2026 tentang Tata Cara Impor Sementara dan Ekspor Sementara atas Returnable Package sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang … Read more