Pemerintah resmi menerbitkan PMK Nomor 118 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PMK 66/PMK.02/2021 yang mengatur pengelolaan iuran, investasi, dan pelaporan keuangan program jaminan sosial bagi ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri. Aturan ini mencakup program THT, JKK, dan JKM dengan penekanan pada pengelolaan dana yang sehat, transparan, dan akuntabel. Melalui PMK ini, pengelola program diwajibkan … Read more
Pemerintah baru saja menerbitkan PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Aturan ini memperketat cara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memantau kewajiban perpajakan kita, mulai dari sebelum, sedang, hingga sesudah kewajiban dilaksanakan. Apa saja poin penting yang perlu kamu perhatikan? 🔍 Ruang Lingkup: Meliputi WP Terdaftar, WP Belum Terdaftar, hingga Pengawasan Wilayah. 📊 … Read more
Tahukah kamu? Pengawasan wilayah pajak bukan hanya soal data di atas kertas. Melalui pengamatan aktivitas ekonomi, wawancara, geotagging, hingga dokumentasi lapangan, DJP memastikan kepatuhan pajak berjalan sesuai ketentuan 📊📸 Dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala KPP, Account Representative (AR) dan pegawai DJP berperan langsung mengumpulkan data ekonomi di wilayah kerja masing-masing. Hasilnya? Mulai dari pemutakhiran … Read more
Membayar pajak berarti ikut menjaga sistem, layanan publik, dan pembangunan negara. Kontribusi kecil hari ini, dampak besar untuk masa depan. 🏛️✨#Pajak #Tax #KesadaranPajak #KepatuhanPajak #PajakUntukNegeri #EdukasiPajak #TaxAwareness #TaxUpdate #BTSConsulting #KonsultanPajak
Sekarang daftar NPWP makin mudah, cepat, dan online lewat sistem Coretax DJP.Tanpa ribet, tanpa antre, semuanya bisa dilakukan dari mana saja! 📱💻 Memiliki NPWP bukan hanya kewajiban, tapi juga langkah awal menuju kepatuhan pajak, kemudahan administrasi, dan akses layanan keuangan yang lebih luas. Dengan Coretax, proses pendaftaran menjadi:✅ Lebih praktis✅ Lebih cepat✅ Lebih transparan✅ Lebih … Read more
PMK 114 Tahun 2025 mengatur ketentuan mengenai pengurangan sumbangan dan/atau biaya tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam aturan ini ditegaskan bahwa pengurangan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat administrasi yang lengkap, tidak melebihi batas maksimum, dan tidak menimbulkan rugi fiskal. Dengan memahami PMK 114/2025, wajib pajak dapat memanfaatkan pengurangan pajak secara tepat dan … Read more
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) kini memiliki landasan operasional baru melalui PMK/112/2025. Aturan ini memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas pajak internasional guna mencegah penyalahgunaan. 🏛️💼 Apa saja yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha?
📌Seni perpajakan bukan soal memungut sebanyak-banyaknya,tapi bagaimana melakukannya tanpa menimbulkan kegaduhan.Pajak yang baik lahir dari kebijakan yang adil dan kepatuhan yang sadar 🤝 #KepatuhanPajak #Jean-BaptisteColbert #DirektoratJenderalPajak #PajakIndonesia #TaxUpdate #BTSConsulting
Branch Profit Tax bukan sekadar istilah pajak, tapi bagian dari kepastian dalam aktivitas bisnis lintas negara. Memahaminya berarti siap menghadapi kewajiban, mengelolanya berarti melindungi keberlanjutan usaha. Dengan memahami Branch Profit Tax, perusahaan dapat merencanakan distribusi laba secara lebih bijak, patuh regulasi, dan meminimalkan risiko pajak di masa depan 📊🌍 Karena ekspansi bisnis seharusnya dibarengi dengan … Read more
Ternyata, saldo deposit pajak yang tersisa di satu akun Coretax bisa dipindah ke akun WP lain melalui fitur Pemindahbukuan. Dengan fasilitas ini, saldo deposit tidak “mengendap” atau terbuang, sehingga pembayaran pajak jadi lebih efisien dan fleksibel 🚀 📌 Pastikan NPWP dan nama WP tujuan benar sebelum transfer ya. #PajakEdukasi #Coretax #DepositPajak #Pemindahbukuan #BTSConsulting #KonsultanPajak