Merujuk pada Laporan Kinerja DJP Tahun 2021, Indonesia telah mengirimkan surat elektronik atau e-mail mengenai konsep MoU tersebut ke Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), selaku otoritas pajak Malaysia, sejak 18 November 2022. Meski demikian, hingga 28 Desember 2021, pemerintah masih belum menerima respons lebih lanjut dari LHDN mengenai konsep MoU tersebut. Hal yang sama juga terjadi dalam … Read more
Berdasarkan pada statistik PPS pada laman pajak.go.id/pps, berikut perincian data PPS per 14 Maret 2022 pukul 08.00 WIB.
Wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) perlu memerinci harta yang diungkap sedetail mungkin dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) agar dapat meminimalisasi potensi terjadinya kesalahpahaman antara fiskus dengan Wajib Pajak.
Ditjen Pajak (DJP) baru-baru ini memperbarui e-faktur menjadi versi terbarunya yaitu versi 3.1. Pembaruan tersebut bertujuan demi meningkatkan integrasi data antarkementerian. Selain itu, Aplikasi e-faktur 3.1 juga berfungsi untuk peng-input-an dokumen invoice perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) pada formulir B1. Untuk mendapatkan tambahan fitur tersebut, Wajib Pajak harus melakukan update aplikasi e-faktur 3.0 menjadi e-faktur … Read more
“Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pemeliharaan infrastruktur TIK pada hari Jumat, 11 Maret 2022 mulai pukul 22.00 s.d. 23.59 WIB. Pemeliharaan ini akan mengakibatkan seluruh aplikasi DJP yang diakses melalui internet tidak dapat digunakan pada waktu tersebut.Demikian disampaikan agar masyarakat pengguna layanan DJP dapat mengantisipasi pada rentang waktu tersebut. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang … Read more
Kenaikan harga bahan pokok akhir akhir ini membuat para pengusaha ritel maupun para konsumen menjerit. Disamping itu, mereka juga khawatir jika UU HPP terkait PPN disahkan. Hal ini membuat Pemerintah pada saat ini masih berupaya untuk mengkaji ulang peraturan tersebut. Namun, tahukah anda apa ketentuan dalam perubahan Undang Undang tersebut? Yuk baca postingan diatas….Jika anda … Read more
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan besaran sanksi administrasi pajak pada UU HPP akan membuat implementasinya lebih rasional. Di sisi lain, ketentuan tersebut akan lebih mencerminkan keadilan bagi wajib pajak.“Tujuannya adalah rasionalisasi sanksi sehingga kalau sanksinya enggak berlebih-lebihan, menyebabkan kalau orang sudah avoid atau melanggar makin takut, makin mendelep, makin enggak keluar,” katanya dalam … Read more
Wajib Pajak menggunakan tarif normal atau PPh final 0,5% ditentukan saat melakukan pendaftaran NPWP. Apabila wajib pajak sudah memilih menggunakan tarif umum, ujar otoritas, maka terhadapnya tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final PP 23/2018.
Ditjen Pajak (DJP) tengah mendekati 58 perusahaan asing untuk dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri baru pada tahun ini.DJP telah menunjuk 98 pemungut PPN PMSE. Nanti, 58 pelaku usaha PMSE luar negeri tersebut harus memungut, menyetor, dan melapor PPN sebagaimana ketentuan yang berlaku. Tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, … Read more
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak bahwa layanan ‘Lupa EFIN’ yang disediakan otoritas melalui platform Twitter hanya ditujukan untuk nomor EFIN yang sudah diaktivasi di kantor pelayanan pajak (KPP).